Arlendi Situmorang
INDRAGIRI HULU - Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Hendrizal membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Inhu di Auditorium Yopi Arianto Lt. 4 Kantor Bupati Inhu, Selasa (27/9/22).
Rakor yang diikuti oleh 150 orang dari SDM PKH se-Kabupaten Inhu bertujuan untuk membangun koordinasi yang harmonis antar instansi penyelenggara PKH sekaligus mencari solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi dan menyepakati tindak lanjut yang harus dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai peran dan kedudukannya.
Membacakan sambutan Bupati, Hendrizal menyebut bahwa pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan PKH. Pertama, sistem penyaluran bantuan sosial termasuk PKH secara terintegrasi melalui satu kartu yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Kedua, penguatan sistem informasi manajemen dalam e-PKH, mulai dari validasi data, penyaluran bantuan, verifikasi komitmen dan pemutakhiran data hingga pendampingan kelompok dan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) terolah dan tersaji secara integratif.
"Disamping itu, PKH mempunyai sistem dan mekanisme dalam memastikan akurasi data melalui validasi data dan pemuktahiran data, " tambahnya.
Hendrizal menegaskan bahwa data kemiskinan memiliki peran sentral dalam menentukan efektifitas program penanganan kemiskinan. Mengingat kemiskinan bersifat dinamis maka updating data kemiskinan perlu dilakukan secara periodik guna menghindari atau mereduksi adanya inclussion eror ataupun exclussion eror dalam penyaluran bantuan sosial.
"Untuk itu, dibutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh stakeholders baik Pemerintahan Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melakukan pemuktahiran (updating) terhadap basis data terpadu kemiskinan sebagai data induk seluruh program penanganan kemiskinan, " tegasnya.
Hendrizal berharap rakor PKH dapat menjadi pondasi penting bagi seluruh pemangku kepentingan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam menjalankan tugas-tugas pelaksanan PKH di daerah. "Kerjasama yang baik antara lintas sektor menjadi faktor pengungkit dan pencepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Inhu, " pungkas Hendrizal.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial, Sutrisno menyampaikan bahwa sistem jaminan sosial diarahkan untuk menyediakan sistem perlindungan sosial terhadap seluruh warga negara khususnya yang mengalami atau menghadapi resiko baik sosial maupun ekonomi. Karena setiap warga negara berhak memperoleh kehidupan layak dan sejahtera bagi kemanusiaan.
Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra, H. Syahrudin, Perwakilan Bappeda, Perwakilan Dinas Kesehatan, Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Perwakilan Dinas PMD, Perwakilan Bank Mandiri Rengat, Pimpinan BPJS Kesehatan Inhu, Forum Kepala Desa se-Kabupaten Inhu serta undangan lainnya. (Arlendi)
Ryawan Saiyed 
Updates. 
Agung widodo 
